DIDUGA Bertindak Layaknya Debt Collector, Oknum Penyidik Polres Luwu Timur Disorot! Kapolda Sulsel Didesak Turun Tangan

MAKASSAR – kpkinvestigate.com- Dugaan keterlibatan oknum anggota penyidik Polres Luwu Timur, Iptu Muhammad Mubin, S.H., M.H., dalam aktivitas pengambilan paksa satu unit kendaraan merek Chery di tengah konflik internal perusahaan menuai sorotan tajam.

Tindakan yang diduga dilakukan oleh oknum penyidik tersebut menjadi perhatian setelah beredarnya sebuah rekaman video yang memperlihatkan aktivitas pengambilan kendaraan. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius mengenai batas kewenangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya penyidik, ketika berhadapan dengan persoalan penguasaan aset dalam konflik internal perusahaan.

Advertisement
Hubungi Kami

Sorotan terhadap yang bersangkutan juga berkaitan dengan dugaan peristiwa sebelumnya, yakni penyitaan kendaraan yang digunakan Ketua LBH LIRA To Manurung di sebuah kafe di Makassar.

Rangkaian peristiwa tersebut dinilai perlu ditelusuri secara menyeluruh untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan benar-benar berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum atau justru berpotensi menjadi bentuk keterlibatan aparat dalam aktivitas penarikan kendaraan layaknya debt collector.

Ketua Umum LBH LIRA To Manurung, Ryan Latief, S.T., S.H, menegaskan bahwa persoalan ini harus segera ditindaklanjuti demi menjaga kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Hal ini harus ditindaklanjuti untuk menjaga marwah Kepolisian. Apalagi Kapolri selalu menegaskan bahwa Polisi Bersama Masyarakat, namun tindakan yang terlihat dalam video justru menimbulkan kesan arogansi dan dugaan penyalahgunaan kewenangan,” tegas Ryan.

Ia juga mempertanyakan dugaan keterlibatan anggota Polri dalam aktivitas pengambilan kendaraan yang menyerupai praktik debt collector.

“Seorang anggota Polri tidak boleh bertindak di luar kewenangannya, apalagi sampai terlibat dalam pengambilan kendaraan secara paksa tanpa dasar hukum yang jelas. Bidang Propam sudah menerima laporan resmi kami. Jangan sampai ada oknum yang bertindak seperti preman dengan berlindung di balik atribut kepolisian,” lanjutnya.

Menurut Ryan, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sekadar konflik internal perusahaan. Jika ditemukan adanya keterlibatan anggota Polri dalam pengambilan kendaraan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, maka hal itu harus diperiksa melalui mekanisme pengawasan etik, disiplin, maupun penegakan hukum.

EMPAT PERTANYAAN KRUSIAL: PENYIDIK ATAU DEBT COLLECTOR?

Dalam sistem penegakan hukum, kewenangan penyidik telah dibatasi oleh undang-undang dan ketentuan hukum acara. Penyidik bukan juru sita pengadilan dan tidak dapat melakukan eksekusi sepihak terhadap objek sengketa keperdataan tanpa dasar kewenangan yang sah.

Karena itu, terdapat empat pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara terbuka oleh pihak terkait:

1. Apakah Pengambilan Kendaraan Dilakukan Atas Permintaan Pihak Tertentu?

Perlu ditelusuri apakah keterlibatan oknum penyidik tersebut dilakukan atas permintaan perusahaan pembiayaan (leasing), manajemen perusahaan, atau pihak lain yang sedang terlibat dalam konflik internal korporasi.

Jika benar terdapat permintaan dari pihak tertentu, apa dasar hukum dan kapasitas anggota Polri dalam melakukan tindakan tersebut?

2. Apakah Terlibat Langsung dalam Aktivitas Penarikan Kendaraan?

Perlu diperiksa apakah oknum penyidik tersebut secara aktif terlibat dalam proses pengambilan kendaraan bersama pihak-pihak yang melakukan penagihan atau penarikan kendaraan.

Jika benar demikian, apakah tindakan tersebut merupakan bagian dari tugas kedinasan atau justru aktivitas di luar kewenangan kepolisian?

3. Apakah Terdapat Dasar Hukum Penyitaan atau Eksekusi?

Pihak kepolisian perlu menjelaskan apakah pengambilan kendaraan tersebut didasarkan pada surat perintah penyitaan yang sah, prosedur penyitaan sesuai hukum acara, atau dokumen eksekusi pengadilan yang relevan.

Tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan penguasaan barang milik pihak lain berpotensi menimbulkan persoalan hukum serius.

4. Apakah Jabatan dan Identitas Kepolisian Digunakan untuk Memberikan Tekanan?

Hal yang tidak kalah penting adalah apakah jabatan, atribut, serta identitas sebagai anggota Polri digunakan untuk memberikan tekanan psikologis kepada pihak yang menguasai kendaraan agar menyerahkan unit tersebut.

Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan jabatan, persoalan ini harus ditindaklanjuti secara serius melalui mekanisme pemeriksaan internal maupun proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

BERPOTENSI MASUK RANAH PIDANA JIKA UNSUR TERPENUHI

Selain dugaan pelanggaran etik dan disiplin, tindakan pengambilan kendaraan yang diduga dilakukan secara melawan hukum juga perlu dikaji berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sejumlah ketentuan yang dapat menjadi bahan kajian berdasarkan fakta dan alat bukti antara lain:

1. Pasal 476 KUHP – Pencurian

Dapat dikaji apabila ditemukan unsur pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

2. Pasal 448 KUHP – Pemaksaan

Perlu dikaji apabila terdapat tindakan memaksa seseorang secara melawan hukum untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

3. Pasal 482 KUHP – Pemerasan

Dapat dipertimbangkan apabila ditemukan unsur pemaksaan penyerahan barang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui kekerasan atau ancaman kekerasan.

Namun, penerapan ketentuan pidana tersebut harus didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta hasil pemeriksaan aparat penegak hukum. Tidak boleh ada penetapan kesalahan sebelum proses pembuktian dilakukan.

KAPOLDA SULSEL DIDESAK TURUN TANGAN, PROPAM JANGAN TUTUP MATA!

Demi menjaga kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, Kapolda Sulawesi Selatan didesak segera memberikan perhatian serius dan memerintahkan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) serta Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan profesional.

Adapun sejumlah langkah yang dinilai perlu segera dilakukan meliputi:

1. Memeriksa Iptu Muhammad Mubin, S.H., M.H.

Memanggil dan meminta klarifikasi resmi terkait dugaan keterlibatannya dalam aktivitas pengambilan kendaraan Chery, termasuk memeriksa dasar penugasan serta kapasitasnya dalam peristiwa tersebut.

2. Mengusut Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Mendalami kemungkinan penggunaan jabatan, kewenangan, atribut, atau identitas kepolisian untuk kepentingan pihak tertentu dalam konflik internal perusahaan.

3. Memeriksa Rekaman Video dan Seluruh Pihak yang Terlibat

Menjadikan rekaman video, keterangan saksi, dokumen, serta bukti pendukung lainnya sebagai bahan pemeriksaan guna mengungkap kronologi dan memastikan fakta sebenarnya.

4. Menjamin Netralitas Aparat Penegak Hukum

Memastikan tidak ada anggota kepolisian yang menjadi alat tekanan atau berpihak kepada salah satu pihak dalam konflik korporasi maupun sengketa keperdataan.

5. Memulihkan Hak Pihak yang Dirugikan

Apabila ditemukan tindakan pengambilan kendaraan yang tidak sesuai prosedur dan melanggar hukum, pihak yang dirugikan harus mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

MARWAH TRIBRATA TIDAK BOLEH TERCEDERAI OLEH OKNUM!

Kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama kekuatan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh anggota Polri harus ditangani secara serius, bukan dibiarkan berkembang menjadi preseden buruk di tengah masyarakat.

Polisi memiliki tugas menegakkan hukum, bukan mengambil alih kewenangan juru sita pengadilan, bukan menjadi penagih utang, dan bukan menjadi alat kepentingan pihak tertentu yang sedang bersengketa.

Kapolda Sulawesi Selatan harus menunjukkan ketegasan bahwa tidak ada anggota Polri yang kebal terhadap pemeriksaan dan pertanggungjawaban hukum.

Apabila dugaan tersebut tidak terbukti, pemeriksaan yang transparan sekaligus dapat memulihkan nama baik anggota yang bersangkutan. Namun, apabila ditemukan pelanggaran etik, disiplin, maupun tindak pidana, penindakan harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu.

Menjaga marwah Tribrata bukan sekadar slogan. Integritas kepolisian harus dibuktikan melalui tindakan nyata, keberanian mengoreksi penyimpangan, serta penegakan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Iptu Muhammad Mubin, S.H., M.H., pihak Polres Luwu Timur, maupun pihak-pihak terkait lainnya sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas pemberitaan.

(Pewarta: Ulla’ Taruna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *