MAKASSAR – kpkinvestigate.com- Lembaga Bantuan Hukum Lindungi Rakyat Indonesia (LBH LIRA) To Manurung menyoroti lambannya penanganan laporan dugaan tindak pidana penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal yang ditangani Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan.
Ketua Umum LBH LIRA Pasukan Adat To Manurung, Ryan Latief, S.T., S.H., menilai penanganan perkara yang telah dilaporkan sejak 15 September 2026 tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan. Padahal, menurutnya, sejumlah dokumen, bukti transaksi keuangan, serta keterangan saksi telah diserahkan kepada penyidik.
Ryan mempertanyakan alasan perkara tersebut masih berkutat pada tahap penyelidikan, sementara sejumlah bukti permulaan yang dinilai penting telah dikantongi penyidik.
“Kami menilai penanganan kasus dugaan BBM ilegal ini berjalan sangat lamban. Seluruh bukti kunci telah kami serahkan kepada penyidik Tipidter Polda Sulsel. Kami meminta agar seluruh bukti tersebut segera dianalisis secara profesional dan objektif, sehingga perkara ini memiliki kejelasan hukum,” tegas Ryan Latief dalam keterangannya kepada awak media, pada Jumat (20/11/2026)
Ia mengungkapkan, salah satu bukti yang menjadi perhatian pelapor adalah dokumen transaksi atau aliran dana yang disebut melibatkan seseorang bernama Salman bersama anaknya, Andry Saldi Pamungkas, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Citra Energi Migas.
Menurut Ryan, bukti transaksi tersebut perlu ditelusuri secara mendalam untuk mengungkap keterkaitannya dengan dugaan aktivitas niaga BBM yang dilaporkan.
Selain itu, penyidik disebut telah meminta keterangan sejumlah saksi dari berbagai SPBU di wilayah Kabupaten Sidrap, Toraja Utara, Tana Toraja, Kota Palopo, hingga Kabupaten Luwu Timur.
“Dokumen transaksi perbankan sudah diserahkan, sejumlah saksi dari berbagai daerah juga telah dimintai keterangan. Kami mempertanyakan sejauh mana perkembangan analisis penyidik terhadap seluruh bukti tersebut. Jangan sampai proses hukum berlarut-larut tanpa kepastian,” ujarnya.
SP2HP Ke-4 Masih Tahap Penyelidikan:
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke-4 Nomor: B/105/XI/RES.5./2026/Ditreskrimsus tertanggal 17 November 2026 yang diterima pihak pelapor, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan.
Dalam SP2HP itu, penyidik mengagendakan kembali pengiriman surat undangan klarifikasi kepada PT Lautan Dewa Energy, setelah pihak perusahaan tersebut disebut tidak memenuhi undangan klarifikasi pertama.
Kondisi tersebut menjadi perhatian LBH LIRA To Manurung. Ryan menilai ketidakhadiran pihak yang diundang klarifikasi perlu disikapi melalui langkah-langkah prosedural yang tepat, tanpa menghambat proses penanganan perkara secara keseluruhan.
Menurutnya, penyidik tetap perlu melakukan pendalaman terhadap dokumen, bukti transaksi perbankan, serta keterangan saksi yang telah diperoleh agar penanganan laporan tidak hanya berkutat pada agenda pemanggilan klarifikasi.
“Kami menghormati proses penyelidikan dan kewenangan penyidik. Namun, ketidakhadiran satu pihak dalam undangan klarifikasi tidak boleh membuat penanganan perkara kehilangan arah. Seluruh bukti yang sudah ada harus ditindaklanjuti secara serius dan profesional,” tegasnya.
Desak Kapolda Sulsel Turun Tangan:
Atas kondisi tersebut, Ryan Latief mendesak Kapolda Sulawesi Selatan, Irwasda, dan Dirreskrimsus Polda Sulsel agar memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan penanganan laporan tersebut, termasuk melakukan evaluasi terhadap kinerja penyidik Subdit IV Tipidter.
Ia meminta agar proses hukum terhadap dugaan penyalahgunaan niaga BBM tersebut berjalan transparan, profesional, dan akuntabel, sehingga tidak menimbulkan persepsi adanya pembiaran terhadap laporan masyarakat.
“Kami mendesak Kapolda Sulsel, Irwasda, dan Dirreskrimsus untuk memberikan atensi serius. Penanganan dugaan penyalahgunaan niaga BBM tidak boleh berlarut-larut tanpa kepastian. Jika bukti-bukti yang ada telah memenuhi ketentuan hukum, kami meminta agar perkara ini segera ditindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan,” tandasnya.
Ryan menegaskan, LBH LIRA To Manurung akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut hingga memperoleh kejelasan hukum.
“Penegakan hukum harus memberikan kepastian, bukan justru menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas demi tegaknya supremasi hukum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat,” tutup Ryan Latief.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak terkait sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
(Ulla’ Taruna)






