MAKASSAR – kpkinvestigate.com-Ketua Umum LBH LIRA (Lembaga Bantuan Hukum Lindungi Rakyat Indonesia) sekaligus Pasukan Adat To Manurung, Ryan Latief, menyayangkan langkah penyidik Polres Luwu Timur yang menetapkan kliennya, Qadriah Ningsih Ramadani , sebagai tersangka. Penetapan tersangka tersebut dinilai terburu-buru dan terkesan dipaksakan tanpa memperhatikan secara utuh hak-hak hukum kliennya serta keterkaitan perkara yang sedang berjalan di tingkat Polda Sulawesi Selatan maupun Mabes Polri.
Penetapan tersangka terhadap Qadriah diterbitkan oleh Polres Luwu Timur melalui Surat Pemberitahuan Nomor: B/2816/X/RES.1.11./2026/Reskrim tertanggal 1 Oktober 2026 atas laporan Salman terkait perselisihan penguasaan kendaraan Chery Tiggo 9. Padahal, persoalan tersebut berakar dari sengketa hubungan internal dan penguasaan aset perusahaan PT. Ruskita Global Indonesia.
“Kami sangat menyayangkan sikap penyidik Polres Luwu Timur. Penetapan tersangka terhadap klien kami dinilai cacat hukum dan terburu-buru. Penyidik tidak melihat persoalan ini secara holistik, padahal ada laporan keterkaitan perkara dan dugaan maladministrasi yang sedang diproses di tingkat atas,” tegas Ryan Latief dihadapan awak media pada Sabtu (03/10/2026)
Dugaan penyalahgunaan uang perusahaan untuk bisnis BBM ilegal.
Ryan Latief menjelaskan bahwa jauh sebelum penetapan tersangka tersebut, pihak Ibu Qadriah telah melaporkan Salman ke Mabes Polri, Divpropam Polri, serta Polda Sulsel di unit Ditreskrimum dan Ditreskrimsus. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan serta penyalahgunaan dana perusahaan PT. Ruskita Global Indonesia.
Dalam laporan tersebut, terdapat dugaan kuat penggunaan dana perusahaan secara ilegal untuk transaksi jual beli BBM bersubsidi dari SPBU Pertamina yang kemudian dijual ke perusahaan tambang PT. CLM menggunakan harga BBM industri. Menurut Ryan, praktik mafia BBM ilegal ini merupakan kejahatan yang sangat berbahaya serta merugikan keuangan negara, bangsa, dan rakyat indonesia.
“Pokok persoalan yang kami laporkan justru menyangkut dugaan kejahatan yang lebih besar dan berdampak luas, yaitu penyelewengan dana perusahaan untuk bisnis BBM ilegal yang merugikan negara dan rakyat. Sangat disayangkan jika laporan klien kami yang menjadi korban justru dikesampingkan, sementara penetapan tersangka oleh Polres Luwu Timur dilakukan secara tidak proporsional,” ujar Ryan Latief.
Melihat dinamika penanganan kasus ini, Ryan Latief mengimbau Divpropam Mabes Polri untuk turun tangan dan bertindak tegas terhadap pihak-pihak maupun oknum penyidik yang diduga melakukan pelanggaran prosedur atau maladministrasi.
Sebelumnya, aduan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang penyidik telah ditindaklanjuti Divpropam Mabes Polri melalui Surat SP3D Nomor: B/2026091400155-00001/1/WAS.2.4/2026/Divpropam tertanggal 15 September 2026, yang menginstruksikan pelimpahan penanganan ke bagian pengawasan penyidikan (Bag Wassidik) Polda Sulsel, guna mengurai tumpang tindih penyidikan dan menguji keabsahan proses hukum. Bag Wassidik Polda Sulsel dijadwalkan akan menggelar Gelar Perkara Khusus pada minggu ini. Melalui Surat Permohonan Penanganan Terpadu Nomor: 010/LBH PSATM/01/X/2026, LBH LIRA mendesak Polda Sulsel melakukan penanganan terpadu, menguji keabsahan penetapan tersangka dan penyitaan barang bukti, serta mengambil alih penanganan perkara dari Polres Luwu Timur demi terwujudnya keadilan yang objektif dan transparan.
Selain mengawal jalannya gelar perkara khusus di Bag Wassidik Polda Sulsel dan proses di Mabes Polri, Ryan Latief menegaskan bahwa tim kuasa hukum siap mengoperasikan langkah hukum lanjutan berupa gugatan hukum balik.
“Kami tidak akan tinggal diam terhadap upaya yang merugikan dan merusak reputasi klien kami. Kami akan melakukan gugatan hukum balik atas dugaan pencemaran nama baik serta rekayasa tuduhan terhadap Qadriah. Empat orang penyidik polres luwu timur sudah dilaporkan di propam mabes polri dan sudah terbit surat SP3D untuk dilakukan gelar perkara khusus oleh wassidik dan propam polda sulsel minggu ini. Salman adalah terlapor mafia BBM ilegal di krimsus polda sulsel dan tindak pidana penyelewengan dan penyalahgunaan uang perusahaan milik Qadriah sementara berproses dan terlapor sudah dipanggil oleh polda sulsel. Semua proses akan kami lawan sesuai dengan jalur hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Ryan Latief.
Ulla’ Taruna
