PANGKEP — kpkinvestigate.com – Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) bersama media KPKInvestigate.com secara tegas mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Dinas Koperasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) untuk segera turun tangan melakukan penertiban dan pemeriksaan intensif terhadap maraknya aktivitas perkoperasian ilegal di wilayah Kabupaten Pangkep.
Berdasarkan investigasi dan aduan yang dihimpun, marak beroperasi lembaga yang mengatasnamakan koperasi asal luar daerah di wilayah Pangkep tanpa melengkapi diri dengan legalitas operasional yang sah. Koperasi ilegal ini disinyalir menerapkan sistem bunga di luar batas wajar yang sangat merugikan dan mencekik masyarakat lokal.
Tak hanya persoalan perizinan dan beban bunga, oknum pekerja dari koperasi-koperasi luar daerah tersebut juga disorot lantaran bertindak sewenang-wenang dan menerapkan cara-cara intimidatif menyerupai preman saat berhadapan dengan nasabah.
Salah satu insiden menonjol melingkupi oknum karyawan Koperasi Karya Sentosa yang berdomisili asal Makassar namun beroperasi di wilayah Pangkep. Oknum tersebut diduga melakukan tindakan pengancaman hingga perampasan telepon genggam (HP) milik nasabah di Pangkep. Saat dimintai klarifikasi di hadapan pihak berwajib dan awak media, oknum pekerja bersangkutan tidak mampu menunjukkan dokumen legalitas operasional lembaga maupun bukti identitas keanggotaan/karyawan yang sah.
Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam terkait keberlangsungan koperasi lokal Pangkep. Koperasi lokal yang memiliki Badan Hukum resmi serta taat menjalankan kewajiban perpajakan justru tersisih dan dirugikan oleh keberadaan koperasi liar yang mengambil keuntungan tanpa mematuhi regulasi hukum yang berlaku.
Atas kondisi tersebut, LAKI dan media KPKInvestigate.com menyampaikan poin tuntutan utama:
”Mendesak Dinas Koperasi Kabupaten Pangkep untuk segera menyisir dan memeriksa seluruh izin serta legalitas operasional koperasi luar yang beraktivitas di Pangkep.
“Mendesak APH untuk menindak tegas segala bentuk dugaan intimidasi, pengancaman, maupun perampasan aset/barang milik warga yang dilakukan oleh oknum penagih berkedok koperasi.
“Meminta pemerintah daerah memberikan perlindungan iklim usaha bagi koperasi resmi lokal Pangkep yang taat aturan dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait dan dinas setempat diharapkan segera mengambil langkah konkret demi menjaga kondusivitas serta ketertiban hukum di Kabupaten Pangkep.
