kpkinvestigate.com – PANGKEP — Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Pangkep secara resmi merilis tiga poin tuntutan strategis guna memperkuat penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maupun daerah.
Pernyataan sikap tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua DPC LAKI Kabupaten Pangkep, Juamaing R., S.E., dalam kemitraan publikasi bersama portal media investigasi KPKinvestigate.com. Langkah ini menjadi wujud nyata peran LAKI sebagai mitra kritis dalam menjaga akuntabilitas publik di Kabupaten Pangkep dan wilayah lainnya.
Tiga poin utama tuntutan strategis yang ditegaskan antara lain:
Menginstruksikan seluruh jajaran pengurus dan kader LAKI untuk meningkatkan intensitas pengawasan publik terhadap transparansi pengelolaan anggaran daerah maupun nasional. Pengawasan ini diharapkan dapat mendeteksi dini potensi penyimpangan keuangan negara serta mendorong keterbukaan informasi bagi masyarakat luas.
Mendorong percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset guna menaikkan efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery) dari para pelaku kejahatan rasuah. LAKI menilai, tanpa instrumen hukum yang kuat, banyak aset hasil korupsi yang sulit dikembalikan ke kas negara.
Mendesak pembentuk undang-undang untuk segera merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan memasukkan sanksi pidana maksimal bagi pelaku korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar. Hal ini diperlukan demi menghadirkan efek jera yang substantif dan menurunkan angka korupsi di Indonesia.
Langkah kolaboratif bersama media investigasi ini diharapkan dapat memperkuat fungsi kontrol sosial masyarakat serta memastikan proses penegakan hukum di wilayah Kabupaten Pangkep berjalan akuntabel, transparan, dan berkeadilan.
“Kami berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan pengawasan publik. Tiga tuntutan ini bukan sekadar seruan, melainkan langkah konkret untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi di tingkat daerah maupun nasional,” tegas Jumaing R.,
