ADA APA DENGAN PENEGAKAN HUKUM DI LUWU TIMUR? Dugaan Mafia BBM Subsidi, Narkotika hingga Konflik Agraria Disorot, Ryan Latief Desak Kapolda Evaluasi Kapolres

LUWU TIMUR – kpkinvestigate.com-Ketua Pasukan Adat To Manurung sekaligus Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Lindungi Rakyat Indonesia (LBH LIRA) To Manurung, Ryan Latief La Kaseng, S.T., S.H, mendorong Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan kepemimpinan Kapolres Luwu Timur.

Langkah ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kontrol sosial menyikapi dinamika keamanan serta penegakan hukum di Kabupaten Luwu Timur. Sejumlah isu krusial menjadi catatan serius, mulai dari dugaan penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke sektor industri pertambangan, peredaran narkotika, hingga polemik konflik agraria dan penggusuran lahan masyarakat adat.
“Kepercayaan publik adalah fondasi utama bagi institusi kepolisian. Kita perlu membaca secara jujur realitas yang berkembang di tengah masyarakat Luwu Timur hari ini. Persoalan dugaan BBM ilegal, ancaman narkotika, hingga konflik lahan rakyat membutuhkan respons nyata dan terukur dari jajaran Polda Sulsel,” ujar Ryan Latief dalam keterangan kepada awak media kpkinvestigate.com, Minggu (22/11/2026).

Advertisement
Hubungi Kami

Menurut Ryan, keberhasilan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tidak semestinya hanya diukur melalui capaian administratif di atas kertas. Tolok ukur sesungguhnya terletak pada sejauh mana warga merasakan kehadiran negara dalam menjamin rasa aman, perlindungan, serta kepastian hukum di lapangan.

Apabila berbagai persoalan mendasar tersebut tidak ditangani secara transparan dan akuntabel, ia menilai wajar jika publik mulai mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan serta kepemimpinan aparat penegak hukum di wilayah Bumi Batara Guru tersebut.

Memutus Mata Rantai Penyelewengan BBM Subsidi dan Narkotika

Secara khusus, Ryan menyoroti indikasi mengalirnya BBM bersubsidi secara ilegal ke sejumlah kawasan industri pertambangan. Ia menegaskan bahwa alokasi subsidi energi merupakan instrumen negara yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan sektor yang berhak, bukan untuk menopang efisiensi biaya operasional industri.
Ia mendorong aparat penegak hukum agar tidak berhenti pada penindakan pelaku di tingkat hilir atau pengecer lapangan, melainkan menelusuri secara komprehensif jaringan distribusi, pihak-pihak yang mengambil keuntungan finansial, hingga dugaan keterlibatan oknum apabila ditemukan alat bukti yang memadai.

Di sisi lain, peredaran narkotika juga dipandang sebagai ancaman laten yang berpotensi merusak struktur sosial dan masa depan generasi muda di Luwu Timur.
“Ketika hak energi rakyat diduga disalahgunakan dan ancaman narkotika terus menghantui masyarakat, penegakan hukum harus hadir secara tegas dan berkeadilan. Penindakan tidak boleh tebang pilih, apalagi hanya menyentuh pelaku-pelaku kecil,” tegasnya.

Keadilan Agraria dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat
Dalam konteks konflik agraria dan penggusuran lahan masyarakat adat maupun tanah ulayat, Ryan mengingatkan pentingnya pendekatan yang berimbang. Aparat kepolisian diharapkan tidak semata-mata memosisikan diri dari sudut pandang perlindungan aktivitas korporasi dan investasi, melainkan turut menjaga hak-hak konstitusional warga yang terdampak.

Setiap langkah penguasaan maupun pengosongan lahan, lanjutnya, wajib berpijak pada legalitas yang sah serta menghormati prosedur hukum dan kearifan lokal masyarakat setempat.
“Masyarakat kecil tidak boleh dibiarkan merasa sendirian dan kehilangan ruang mencari keadilan ketika berhadapan dengan entitas kepentingan besar. Negara, melalui aparaturnya, harus berdiri tegak sebagai pelindung hak-hak warga negara,” kata Ryan.

Audit Objektif Penanganan Perkara Pidana Umum
Selain dinamika kamtibmas, Ryan juga meminta atensi fungsi pengawasan internal Polda Sulsel terhadap tata kelola penanganan sejumlah perkara pidana umum di wilayah hukum Polres Luwu Timur. Ia menggarisbawahi adanya aspirasi dan keluhan masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian prosedur maupun penerapan hukum yang perlu ditinjau secara objektif.

Setiap laporan masyarakat, menurutnya, harus diproses berlandaskan alat bukti yang sah dan koridor hukum acara pidana, tanpa ruang bagi praktik kesewenang-wenangan, kriminalisasi, maupun perlakuan diskriminatif.
“Kami mendorong Kapolda Sulsel melalui fungsi pengawasan dan pengendalian untuk melakukan audit terhadap penanganan perkara-perkara yang menjadi sorotan publik. Jika ditemukan pelanggaran prosedur ataupun kode etik, sanksi institusional harus ditegakkan demi menjaga marwah hukum agar tidak tunduk pada tekanan pihak mana pun,” ujarnya.

Penyegaran Kepemimpinan demi Merawat Kepercayaan Publik
Berangkat dari rangkaian catatan tersebut, Ryan meminta Kapolda Sulawesi Selatan beserta jajaran pimpinan Polri untuk melakukan evaluasi komprehensif. Ia bahkan menyarankan opsi penyegaran kepemimpinan di tubuh Polres Luwu Timur apabila hasil evaluasi institusional menunjukkan perlunya pembenahan guna memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Semangat Polri Presisi dan kedekatan polisi dengan rakyat yang senantiasa digaungkan Bapak Kapolri harus selaras dengan realitas di daerah. Hubungan harmonis antara polisi dan masyarakat hanya dapat dirawat melalui keteladanan, transparansi, dan keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” tutur Ryan.

Kontrol Sosial untuk Masa Depan Penegakan Hukum
Menutup pernyataannya, Ryan menegaskan bahwa dorongan evaluasi ini lahir dari kepedulian konstruktif untuk memperkuat institusi Polri, bukan untuk melemahkannya. Ia berharap Kapolri, Kapolda Sulsel, serta jajaran pengawas internal dapat merespons aspirasi masyarakat Luwu Timur secara bijak dan profesional.
“Masyarakat tidak menuntut janji, melainkan bukti nyata hadirnya rasa aman dan keadilan. Apabila pembenahan kepemimpinan menjadi jalan terbaik demi kepentingan publik dan tegaknya supremasi hukum di Luwu Timur, langkah tersebut patut segera diambil,” tutup Ryan.

(Ulla’ Taruna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *