MAKASSAR –kpkinvestigate.com- Lembaga Bantuan Hukum Lindungi Rakyat (LBH LIRA) Pasukan Adat To Manurung mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan tindak pidana terkait akta autentik perusahaan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
Laporan tersebut diajukan untuk mendampingi Qadriah Ningsih Rahmadani, yang disebut sebagai Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT. Rustika Global Indonesia (PT RGI) serta memiliki kepentingan hukum pada PT. Rustika Citra Group. Laporan yang diajukan pada 6 Oktober 2026 itu pada pokoknya meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh terhadap dugaan pemalsuan surat terhadap akta autentik dan dugaan pemberian keterangan yang tidak benar dalam akta autentik.
Dalam perkara tersebut, nama Salman, yang sebelumnya disebut pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan, serta Notaris Andi Annisa Dwi Melantiki Padjalangi, S.H., M.Kn., tercantum sebagai pihak yang dilaporkan untuk dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hasil penyelidikan aparat penegak hukum. Ketua Umum Tim Hukum LBH LIRA Pasukan Adat To Manurung, Ryan Latief, mengatakan laporan tersebut berangkat dari adanya persoalan terhadap Akta Nomor 01 tanggal 15 Juni 2026 yang diterbitkan oleh Notaris Andi Annisa Dwi Melantiki Padjalangi.
Menurut pihak pelapor, akta tersebut memuat perubahan data perseroan yang berkaitan dengan struktur perusahaan, termasuk direksi, komisaris dan komposisi kepemilikan saham.
Namun, berdasarkan dokumen dan keterangan yang dihimpun tim hukum, terdapat sejumlah hal yang menurut pelapor perlu diuji lebih lanjut oleh penyidik. Salah satunya adalah dugaan bahwa perubahan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dan kewenangan dari Qadriah Ningsih Rahmadani selaku pemilik dan pendiri serta pihak yang berkepentingan dalam perseroan.
Selain itu, pelapor menyatakan tidak pernah memberilan persetujuan menerima undangan maupun pemberitahuan mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menjadi dasar perubahan data perseroan tersebut.
“Yang kami minta bukan semata-mata menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kami meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh rangkaian prosesnya secara objektif, mulai dari dasar RUPS, kehadiran para pemegang saham, dokumen pendukung, hingga proses pembuatan akta,” ujar Ryan Latief dihadapan awak media, Senin (5/10/2026)
LBH LIRA Pasukan Adat To Manurung menilai pemeriksaan terhadap minuta akta, dokumen dasar perseroan, daftar hadir, undangan RUPS, risalah RUPS, serta dokumen administrasi yang digunakan dalam perubahan data perseroan menjadi penting untuk mengungkap fakta sebenarnya.
Tim hukum juga meminta penyidik melakukan verifikasi terhadap data administrasi perseroan yang tercatat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia. Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat kesesuaian antara dokumen yang menjadi dasar penerbitan akta dengan data dan keadaan perseroan yang sebenarnya.
“Jika seluruh dokumen ternyata sah dan sesuai prosedur, tentu hal itu juga harus dihormati. Tetapi apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya dokumen atau keterangan yang tidak benar, maka harus ada pertanggungjawaban hukum,” kata Ryan.
Dalam laporan tersebut, pelapor meminta penyidik mendalami dugaan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan pemalsuan surat terhadap akta autentik dan pemberian keterangan palsu dalam akta autentik.
Selain aspek pidana, tim hukum juga meminta aparat penegak hukum memperhatikan ketentuan mengenai Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
Menurut Ryan, aspek tersebut penting untuk melihat apakah seluruh tindakan dalam proses pembuatan dan penerbitan akta telah dilakukan sesuai kewenangan, prosedur, serta prinsip kehati-hatian seorang pejabat umum. Dalam laporan yang diajukan, pihak Qadriah Ningsih Rahmadani menyampaikan adanya kerugian yang timbul akibat persoalan tersebut.
Kerugian materiel yang dicantumkan dalam laporan ditaksir sekitar Rp11 miliar, sementara kerugian immateriel disebut mencapai sekitar Rp100 miliar. Nilai tersebut, menurut pelapor, berkaitan dengan dampak terhadap kedudukan hukum, hak-hak perseroan, kepastian kepemilikan serta tata kelola perusahaan.
Meski demikian, besaran kerugian tersebut masih merupakan taksiran dari pihak pelapor dan tentunya memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui proses hukum.
LBH LIRA Pasukan Adat To Manurung berharap Polda Sulsel dapat menangani laporan tersebut secara profesional, objektif dan transparan tanpa memihak kepada pihak manapun. Ryan Latief menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan proses pembuktian kepada aparat penegak hukum.
“Kami menghormati kewenangan penyidik. Biarkan dokumen berbicara dan fakta hukum yang menentukan. Yang kami perjuangkan adalah agar setiap proses perubahan data perseroan dilakukan berdasarkan prosedur yang sah dan tidak merugikan hak pihak lain,” tegasnya.
Pihak pelapor juga berharap penyidik segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap para pihak terkait serta mengamankan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kepentingan pembuktian.
Dengan laporan tersebut, LBH LIRA Pasukan Adat To Manurung menyatakan akan mengawal proses hukum hingga terdapat kejelasan mengenai keabsahan Akta Nomor 01 tanggal 15 Juni 2026 dan seluruh dokumen yang menjadi dasar penerbitannya.
Prinsipnya, persoalan ini kini menjadi ranah aparat penegak hukum untuk menguji setiap bukti, mendengarkan keterangan para pihak, dan menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan.
Pewarta: Ulla’ Taruna
