MAKASSAR – kpkinvestigate.com-Maraknya praktik penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan kini telah mencapai titik mengkhawatirkan hingga memicu kelangkaan BBM di tengah masyarakat. BBM bersubsidi yang seharusnya menjadi hak rakyat kecil diduga kuat disedot secara masif oleh mafia BBM untuk dialihkan ke sektor industri. Namun, di tengah kondisi darurat ini, sikap Polda Sulsel dinilai lamban dan terkesan enggan mengambil tindakan tegas.
Kritik keras tersebut disampaikan oleh Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lindungi Rakyat Indonesia sekaligus tokoh Pasukan Adat To Manurung, Ryan Latief. Ia mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam terhadap jajaran kepolisian di Sulawesi Selatan yang terkesan slow respon dan membisu di hadapan bukti-bukti penyelewengan yang kian nyata.
“Ini sudah masuk situasi darurat. Masyarakat menjerit karena kesulitan mendapatkan BBM di mana-mana, sementara para pelaku BBM ilegal bebas berkeliaran mengeruk keuntungan dengan menjual BBM subsidi ke pasar industri. Sangat disayangkan respons pihak kepolisian Polda Sulsel sangat lamban,” tegas Ryan Latief.
Bukti Rekapitulasi Ratusan Ton BBM Ilegal
Berdasarkan dokumen rekapitulasi bertajuk “Laporan Pengeluaran Sdr. Andry & Kordinasi”, terungkap jejak transaksi pembelian BBM bersubsidi dalam skala fantastis. Total akumulasi pembelian BBM ilegal tersebut tercatat mencapai 176 Ton/KL hingga 184 Ton/KL (gabungan dari 148 Ton dan 28 Kiloliter).
Penyelewengan tersebut terdistribusi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan, di antaranya:
– SPBU Labose (Luwu Timur): Menyerap pasokan terbesar hingga 68 Ton.
– SPBU Toraja & Toraja Utara: Tercatat sebanyak 53 Ton dan 20 KL.
– SPBU Sidrap: Terdata sebanyak 10 Ton.
– SPBU Palopo: Terdata sebesar 8 Ton.
– SPBU Sengkang: Terdata sebesar 8 Ton.
– Serta belasan Ton dan KL lainnya yang tersebar tanpa keterangan lokasi spesifik.
Temuan Aliran “Uang Koordinasi” ke Oknum
Tak hanya mengungkap besarnya volume BBM yang disedot, bukti rekening koran transfer milik pelaku (Sdr. Salman / Sdr. Andry) juga membongkar dugaan aliran dana pelicin atau “uang koordinasi” yang rutin disetorkan kepada oknum untuk mengamankan operasional bisnis haram tersebut.
Dalam rincian dokumen pengeluaran tersebut, ditemukan deretan transaksi bertuliskan “KORD / KORDINASI” hingga “KOR MABES”, di antaranya:
– Transaksi Eksplisit Kode Kor Mabes:
– 05 November 2025: BI FAST IN KOR MABES ke A/N Herwin Bahar SKM sebesar Rp 5.000.000.
– 20 Desember 2025: BI FAST IN KORD DES 25 ke A/N Herwin Bahar SKM sebesar Rp 5.000.000.
– Setoran Koordinasi Rutin Lainnya:
– Rangkaian pemindahan dana berkode koordinasi (seperti transaksi ke rekening a.n Sukwan dan beberapa rekening lainnya) dengan nominal berkisar Rp2.000.000 hingga Rp5.000.000 yang disetorkan secara berkala dari bulan Oktober hingga Desember 2025.
Ryan Latief menduga keberadaan aliran dana “koordinasi” inilah yang menjadi muara dari dinginnya sikap penegak hukum di wilayah Sulawesi Selatan.
“Data transaksi sudah sedemikian gamblang, mulai dari tonase BBM yang disedot dari SPBU hingga aliran uang koordinasinya. Kami mendesak Kapolri dan Kapolda Sulsel untuk tidak menutup mata, segera usut tuntas oknum-oknum yang terlibat membekingi mafia BBM ini demi menyelamatkan hak-hak rakyat Sulawesi Selatan,” pungkas Ryan Latief.
Ulla’ Taruna
