MAKASSAR –kpkinvestigate.com Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lindungi Rakyat Indonesia sekaligus Ketua Pasukan Adat Tomanurung, Ryan Latief La kaseng, mendatangi Mapolda Sulawesi Selatan untuk menyerahkan barang bukti baru terkait kasus dugaan mafia dan penyelewengan BBM bersubsidi jaringan lintas kabupaten. Penyerahan bukti susulan ini dilakukan setelah barang bukti awal sebelumnya sempat dihilangkan oleh pihak SPKT Polda Sulsel.
Kejadian hilangnya barang bukti di SPKT sempat memicu protes keras dari Ryan Latief. Pihaknya menegaskan tidak akan tinggal diam dan bersiap melaporkan oknum petugas yang lalai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
“Barang bukti yang kami serahkan hari ini adalah bukti krusial.
Kami sangat menyesalkan sempat terjadinya kehilangan barang bukti di internal SPKT Polda Sulsel. Hal ini tidak bisa ditoleransi, dan kami mendesak Divisi Propam serta Itwasda Polda Sulsel untuk segera mengusut oknum yang bertanggung jawab,” tegas Ryan Latief di Mapolda Sulsel.
Dalam keterangannya sebagai pelapor, Ryan Latief hadir mendampingi saksi korban, Ibu Qadria. Kasus ini bermula dari pengambilalihan operasional dan aset perusahaan PT. Rustika Global Indonesia milik Ibu Qadria secara melawan hukum oleh Direktur Keuangan perusahaan, Sdr. Salman.
Melalui perusahaan PT. Citra Energi Migas yang dipimpin oleh anaknya, Sdr. Andri, Sdr. Salman diduga mengalirkan pasokan BBM bersubsidi yang diambil secara ilegal untuk dijual kembali ke sektor industri dan perusahaan tambang PT. CLM Lutim dengan harga non-subsidi.
“Penyalahgunaan BBM subsidi ini adalah kejahatan luar biasa.
BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil disedot dan dijual ke industri tambang demi keuntungan pribadi.
Inilah pemicu utama kelangkaan solar dan BBM subsidi di berbagai pelosok Sulawesi Selatan yang sangat merugikan masyarakat dan negara,” ujar Ryan.
Rincian Transaksi BBM Ilegal Tembus 184 Ton / KL
Berdasarkan dokumen Laporan Pengeluaran dan Koordinasi yang diserahkan ke penyidik, tercatat transaksi BBM ilegal dalam jumlah besar yang melibatkan jaringan SPBU di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Total akumulasi pembelian mencapai 176 hingga 184 Ton/KL (dengan asumsi 1 KL setara dengan 1 Ton), dengan rincian lokasi sebagai berikut:
* SPBU Labose (Luwu Timur): Mencatat akumulasi terbesar hingga 68 Ton, yang ditransaksikan secara bertahap mulai dari 1 Oktober hingga 28 Desember.
* SPBU Toraja / Toraja Utara: Mencatat total 53 Ton dan 20 KL, termasuk pasokan tunggal dalam skala besar hingga 10 Ton per transaksi.
* SPBU Sidrap: Mencatat pengeluaran sebesar 10 Ton.
* SPBU Palopo: Mencatat pengeluaran sebesar 8 Ton.
* SPBU Sengkang: Mencatat pengeluaran sebesar 8 Ton.
* Transaksi Tanpa Keterangan Lokasi Spesifik: Mencapai total 1 Ton dan 18 KL.
Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi dan Desakan Tindak Tegas
Temuan paling krusial dalam bukti rekening koran yang diserahkan adalah adanya dugaan aliran dana transfer dari terlapor utama (Sdr. Salman) kepada oknum-oknum anggota kepolisian dalam setiap transaksi BBM ilegal tersebut.
Menanggapi fakta-fakta hukum tersebut, Ryan Latief menyampaikan empat tuntutan utama kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait:
* Pemeriksaan Internal dan Sanksi PTDH: Meminta Bidpropam dan Itwasda Polda Sulsel mengusut tuntas hilangnya barang bukti awal di SPKT serta memeriksa aliran dana ke oknum polisi. Jika terbukti menerima suap atau gratifikasi dari mafia BBM, oknum tersebut harus diproses pidana dan dipecat tidak dengan hormat (PTDH).
* Penerapan Pasal Berlapis: Menjerat para terlapor (Sdr. Salman, Sdri. Indri, dan pihak terkait) dengan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas (jo. UU Cipta Kerja) dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar, Pasal 372 & 378 KUHP terkait penipuan dan penggelapan, serta UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU untuk penyitaan aset (asset recovery).
* Sanksi Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) SPBU: Mendesak BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga untuk memblokir alokasi dan melakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) terhadap SPBU di Malili, Palopo, Sengkang, Toraja Utara, dan Sidrap yang terbukti memfasilitasi pengetap/mafia BBM.
* Transparansi Penyidikan (SP2HP) dan Perlindungan Korban: Meminta penyidik Polda Sulsel menerbitkan SP2HP secara berkala dan memberikan jaminan perlindungan hukum penuh bagi Ibu Qadria selaku korban.
Penyidik Polda Sulsel dijadwalkan segera melakukan penyelidikan lebih lanjut dan memanggil para terlapor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Ulla
