MAKASSAR —kpkinvestigate.com- Praktik pinjaman uang tanpa izin resmi atau rentenir kini berada dalam bayang-bayang sanksi hukum berat. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lindungi Rakyat Indonesia sekaligus Ketua Pasukan Adat To Manurung, Ryan Latief, mengingatkan masyarakat dan para pelaku usaha keuangan non-prosedural agar berhati-hati terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Menurut Ryan Latif, kehadiran UU P2SK memberikan kepastian hukum yang sangat tegas untuk menjerat siapa saja yang menjalankan praktik perbankan atau penyaluran dana tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia.
“Praktik rentenir, baik yang berlindung di balik lembaga maupun perorangan, kini memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat.
Berdasarkan Pasal 237 jo. Pasal 305 UU P2SK, setiap kegiatan penghimpunan atau penyaluran dana masyarakat tanpa izin adalah tindak pidana perbankan,” tegas Ryan Latief dalam keterangannya di hadapan awak media
Ancaman Pidana Berat dan Denda Fantastis
Dalam ketentuan Pasal 237 UU P2SK, secara eksplisit dilarang bagi setiap orang melakukan kegiatan penyaluran dana dari atau kepada masyarakat tanpa izin resmi. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam pidana melalui Pasal 305 ayat (1) UU P2SK.
“Ancaman hukumannya tidak main-main. Pelaku dapat dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp10 miliar hingga maksimal Rp1 triliun,” papar Ryan.
Ia menepis anggapan bahwa rentenir perorangan bebas dari jerat UU P2SK. Menurutnya, penggunaan frasa “Setiap Orang” dalam undang-undang tersebut mencakup subjek hukum badan usaha maupun individu.
“Rentenir perorangan yang menjadikan kegiatan peminjaman uang tanpa izin sebagai mata pencaharian tidak bisa menghindar. Selain UU P2SK, mereka juga berpotensi dijerat Pasal 273 KUHP Baru terkait kegiatan gadai atau peminjaman tanpa izin,” tambahnya.
Prosedur Laporan dan Sanksi Berlapis
Menanggapi adanya Surat Tanda Penerimaan Pengaduan di Kepolisian (seperti di Ditreskrimsus Polda Sulsel) yang mencantumkan kualifikasi Dugaan Tindak Pidana Perbankan P2SK, Ryan menjelaskan bahwa penanganan perkara biasanya diawali dengan kualifikasi umum.
“Pada tahap laporan pengaduan awal, kepolisian memang mencantumkan kualifikasi tindak pidana secara garis besar. Namun, dalam proses penyidikan, penerapan Pasal 237 jo. Pasal 305 UU P2SK ini akan dituangkan secara rinci dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP),” jelasnya.
Tidak hanya itu, Ryan Latif juga menyoroti metode penagihan rentenir yang sering kali menggunakan intimidasi atau teror digital. Pelaku yang menggunakan cara-cara pemerasan dapat dilapisi dengan Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan, serta Pasal 27A jo. Pasal 45 UU ITE jika melakukan penagihan kasar atau doxing via media elektronik.
Dari segi hukum perdata, Ryan menegaskan bahwa penerapan bunga yang terlampau tinggi dan mencekik dapat digugat ke pengadilan untuk dibatalkan karena melanggar asas kesusilaan dan kepatutan, serta indikasi penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden)
“Kami imbau masyarakat yang menjadi korban perlakuan rentenir untuk tidak takut melapor. Hukum hadir untuk melindungi rakyat dari praktik-praktik keuangan ilegal yang merugikan,” tutup Ryan Latif.
Ulla’ Taruna
