Oleh: Yanwar Bumulo, S.Kom
Praktisi Kebijakan Perizinan Berusaha
Perdebatan mengenai investasi PT Conch Barru Cement Indonesia di Jampue, Kelurahan Mangempang, Kabupaten Barru, menunjukkan satu persoalan klasik dalam dinamika pembangunan daerah: ketika persepsi publik bergerak lebih cepat daripada informasi yang terverifikasi.
Di ruang publik, investasi ini kerap dipersepsikan sebagai pembangunan pabrik semen yang berpotensi menimbulkan polusi sebagaimana pengalaman yang pernah terjadi di berbagai daerah. Kekhawatiran tersebut tentu patut dihargai sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Namun, dalam negara hukum, setiap kebijakan dan aktivitas investasi seharusnya dinilai berdasarkan fakta, dokumen resmi, dan ketentuan regulasi yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau trauma masa lalu.
Pada titik inilah penting untuk melihat secara objektif posisi investasi PT Conch saat ini.
Fakta Tata Ruang yang Tidak Bisa Diabaikan
Salah satu isu yang paling sering muncul adalah dugaan bahwa rencana investasi PT Conch bertentangan dengan tata ruang Kabupaten Barru.
Fakta administrasi menunjukkan sebaliknya.
Melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), PT Conch telah memperoleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR). Dalam mekanisme perizinan berusaha pascareformasi regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dokumen tersebut tidak dapat terbit apabila lokasi usaha yang diajukan tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah terdigitalisasi dan terintegrasi secara nasional.
Artinya, secara hukum tata ruang, sistem telah melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap koordinat lokasi usaha yang diajukan.
Hal lain yang juga perlu dipahami masyarakat adalah bahwa kegiatan yang diajukan pada proses perizinan tersebut bukanlah industri pengolahan semen, melainkan kegiatan industri kemasan yang memiliki klasifikasi usaha berbeda. Perbedaan ini penting karena menentukan karakteristik kegiatan, potensi dampak, serta instrumen pengendalian yang diberlakukan oleh pemerintah.
Dengan demikian, perdebatan mengenai kesesuaian ruang semestinya tidak lagi didasarkan pada asumsi, melainkan pada fakta bahwa instrumen legal yang dipersyaratkan telah diterbitkan melalui sistem resmi negara.
Pengendalian Tetap Berjalan
Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak lingkungan sering kali dipahami sebagai alasan untuk menolak investasi sejak awal. Padahal, dalam desain regulasi lingkungan hidup Indonesia, kekhawatiran tersebut justru diakomodasi melalui mekanisme pengendalian yang ketat.
Di sinilah fungsi AMDAL menjadi relevan.
Meskipun kegiatan yang diajukan bukan merupakan industri pengolahan semen, hasil penapisan lingkungan tetap mengharuskan PT Conch menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa negara tidak memberikan ruang bagi aktivitas usaha untuk berjalan tanpa evaluasi lingkungan yang komprehensif.
AMDAL bukan formalitas administratif. Dokumen ini merupakan instrumen utama untuk mengidentifikasi, mengukur, memprediksi, serta mengendalikan seluruh potensi dampak yang mungkin timbul sebelum kegiatan beroperasi.
Karena itu, ruang kritik yang paling substansial saat ini bukan lagi mempertanyakan legalitas tata ruang yang telah diverifikasi sistem, melainkan mengawal secara aktif kualitas dokumen AMDAL yang sedang disusun.
Transparansi sebagai Prasyarat Investasi
Aspek lain yang perlu diapresiasi adalah keterbukaan informasi yang mulai ditunjukkan dalam proses konsultasi publik.
Dalam forum yang dilaksanakan di Kelurahan Mangempang, masyarakat memperoleh kesempatan untuk melihat secara langsung berbagai dokumen dasar yang menjadi landasan proses investasi, termasuk KKKPR dan Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.
Forum semacam ini penting karena mempertemukan dua kepentingan yang sama-sama sah: kebutuhan daerah terhadap investasi dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta perlindungan lingkungan.
Partisipasi publik yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang utuh, bukan informasi yang terpotong-potong.
Mengawal dengan Data, Bukan Prasangka
Pada akhirnya, investasi yang baik bukanlah investasi yang bebas dari kritik, melainkan investasi yang mampu bertahan terhadap kritik karena memenuhi ketentuan hukum dan pengawasan publik.
Saat ini, fakta yang tersedia menunjukkan bahwa proses investasi PT Conch telah melewati tahapan kesesuaian ruang, memperoleh persetujuan teknis transportasi, serta masih berada dalam proses evaluasi lingkungan melalui penyusunan AMDAL. Semua tahapan tersebut merupakan instrumen pengendalian yang memang dirancang negara untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Karena itu, perdebatan publik seharusnya bergeser dari pertanyaan “Apakah investasi ini boleh ada?” menjadi “Bagaimana memastikan investasi ini benar-benar memenuhi standar lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat?”
Di tengah derasnya arus informasi dan opini, masyarakat Barru berhak mendapatkan diskusi yang berpijak pada data, bukan prasangka; pada dokumen resmi, bukan asumsi; serta pada proses hukum yang dapat diuji, bukan sekadar kekhawatiran yang belum terverifikasi.
Sebab pada akhirnya, kualitas sebuah keputusan publik tidak ditentukan oleh kerasnya suara yang paling lantang, melainkan oleh kekuatan fakta yang mampu dipertanggungjawabkan.
