MAKASSAR –kpkinvestigate.com- Dewan Pengurus Pusat Barisan Muda Keadilan Indonesia (DPP BMKI) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan pertigaan Jalan Alauddin–Pettarani, Kamis (12/11/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk desakan kepada pemerintah agar segera memberikan kepastian status, kesejahteraan, dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan (nakes) yang selama ini mengabdi tanpa kejelasan status kepegawaian.
Dalam aksi tersebut, sejumlah massa secara bergantian menyampaikan orasi dan menyoroti persoalan ribuan tenaga kesehatan di Sulawesi Selatan yang belum memperoleh kepastian status, khususnya mereka yang tidak terakomodasi dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), meskipun telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.
BMKI menilai persoalan tersebut tidak boleh terus-menerus dipandang sebagai persoalan administrasi semata.
Sebab, di balik persoalan pendataan kepegawaian terdapat nasib, penghidupan, hak atas pekerjaan, serta masa depan tenaga kesehatan yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
Ketua Umum DPP BMKI, Irham Tompo, S.Kep., Ns., S.H., menegaskan bahwa persoalan tenaga kesehatan yang belum mendapatkan kepastian status harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Menurutnya, persoalan ini bukan hanya terjadi di Sulawesi Selatan, tetapi juga menjadi persoalan yang dihadapi tenaga kesehatan di berbagai provinsi di Indonesia.
Negara tidak boleh menutup mata terhadap pengabdian tenaga kesehatan yang telah bekerja selama puluhan tahun.
Jangan sampai persoalan administrasi pendataan justru menghilangkan kepastian masa depan dan hak-hak mereka.
Ini persoalan nasional yang membutuhkan keberanian pemerintah untuk menghadirkan solusi konkret,” tegas Irham.
Ia juga menyampaikan bahwa BMKI meminta DPRD Sulawesi Selatan memfasilitasi perjuangan tersebut hingga ke tingkat nasional, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI, kementerian terkait, BKN, serta instansi pemerintah lainnya.
BMKI berharap persoalan tenaga kesehatan yang tidak terdata dalam pangkalan BKN dapat dibahas secara komprehensif agar pemerintah pusat menghadirkan kebijakan afirmatif yang berkeadilan, tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam aksi di Kantor DPRD Sulsel, perwakilan DPRD yang menerima aspirasi massa, H. Patudangi dari Fraksi Gerindra, menyampaikan komitmen untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan mengundang instansi terkait guna membahas berbagai persoalan yang disampaikan BMKI.
Komitmen tersebut menjadi langkah awal bagi BMKI untuk mendorong penyelesaian persoalan tenaga kesehatan melalui mekanisme kelembagaan dan koordinasi lintas instansi.
Selain menyoroti ketidakpastian status tenaga kesehatan, BMKI juga membawa sejumlah tuntutan lainnya, di antaranya mendorong revisi kebijakan ASN, perlindungan pembiayaan kesehatan bagi korban tindak pidana yang memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan aktif sesuai ketentuan, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, evaluasi pemberhentian ratusan tenaga kesehatan di RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur, serta pembayaran hak normatif pekerja yang diberhentikan oleh RS Bahagia Makassar.
BMKI juga mendorong pemerintah kabupaten di Sulawesi Selatan membentuk Peraturan Bupati tentang pengelolaan pegawai BLUD sebagai salah satu instrumen penataan tenaga kesehatan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan, kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan hukum yang berlaku.
(Pewarta: Ulla’ Taruna)











