MAKASSAR — kpkinvestigate.com-Penanganan perkara hukum yang dialami oleh Ibu Qadriah Ningsih Ramadani, Direktur Utama sekaligus pemegang saham mayoritas PT Rustika Global Indonesia (PT RGI), menuai sorotan tajam dari kalangan praktisi hukum dan lembaga bantuan hukum. Langkah-langkah yang diambil oleh penyidik Polres Luwu Timur dinilai sangat kental dengan nuansa kriminalisasi atas sengketa keperdataan dan internal korporasi.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lindungi Rakyat Indonesia Pasukan Adat To Manurung, Ryan Latief Lakaseng, memberikan analisis yuridis yang tegas dan komprehensif. Ia menilai bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Luwu Timur terhadap kliennya telah mengalami distorsi dan pemutarbalikan fakta hukum yang sangat merugikan hak-hak konstitusional serta kedudukan hukum seorang Direktur Utama.
Berikut pokok-pokok pandangan yuridis dan langkah strategis yang disampaikan oleh Ryan Latief Lakaseng:
1. Label “Menghalang-halangi Penyidikan” (Pasal 221 KUHP) Dinilai Cacat Hukum
Ryan menegaskan bahwa tuduhan pihak kepolisian yang menyebut keluarga atau pihak Ibu Qadriah melakukan tindakan menghalang-halangi penyidikan (obstruction of justice) adalah hal yang sangat tidak tepat dan keliru secara hukum.
“Unsur Pasal 221 KUHP secara doktriner mensyaratkan adanya kesengajaan dengan niat jahat (mens rea) untuk menyembunyikan pelaku kejahatan, menghancurkan, atau menyembunyikan barang bukti. Faktanya, kendaraan tersebut dibeli menggunakan kas dan uang perusahaan (PT Rustika Global Indonesia). Qadriah selaku Direktur Utama dan pemegang saham mayoritas memiliki hak dan kewenangan sah secara hukum berdasarkan UU Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) untuk menguasai dan mengamankan aset perseroan,” ujar Ryan kepada awak media, Minggu (8/11/2026)
Tindakan pihak keluarga dan orang tua yang membawa mobil tersebut ke Polda Sulsel untuk diserahkan kepada Kuasa Hukum di LBH Lindungi Rakyat Indonesia dilakukan semata-mata untuk mengamankan aset perusahaan dari penguasaan tidak sah, sekaligus menyerahkannya sebagai barang bukti terkait laporan balik (counter-report) yang telah dimasukkan oleh Qadriah di Ditreskrimum Polda Sulsel terhadap Salman.
Melabeli tindakan pengamanan aset korporasi sebagai obstruction of justice merupakan bentuk pemutarbalikan fakta yang nyata.
2. Sengketa Korporasi dan Urgensi Asas Prejudicieel Geschil
Menyoroti langkah hukum perdata yang telah ditempuh melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Malili, Ryan menjelaskan bahwa substansi perkara ini sangat bergantung pada kepastian status hukum keperdataan dan kepemilikan objek.
Secara doktriner, konsep Prejudicieel Geschil (sebagaimana diatur dalam Pasal 81 KUHP, SEMA No. 4 Tahun 1980, dan Perma No. 1 Tahun 1956) menggarisbawahi bahwa jika suatu perkara pidana sangat bergantung pada kepastian hak keperdataan, maka pemeriksaan perkara pidana seharusnya dapat ditangguhkan hingga putusan perdata memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Meskipun dalam praktiknya penyidik kerap mengabaikannya dengan dalih lex specialis, keberadaan gugatan PMH ini menjadi instrumen penting yang harus diintegrasikan melalui jalur formal agar proses perdata dihormati.
3. Indikasi Gagal Paham Hukum Korporasi dan Dugaan Intervensi
Ryan menyoroti sikap penyidik Polres Luwu Timur yang terlampau “ngotot” menetapkan Qadriah sebagai tersangka. Menurutnya, hal tersebut mengindikasikan tiga persoalan krusial:
– Gagal Paham Hukum Korporasi: Penyidik gagal membedakan antara hak milik pribadi dengan harta kekayaan badan hukum (perseroan terbatas). Objek yang dipermasalahkan dibeli menggunakan anggaran perusahaan, sehingga mutlak merupakan aset perseroan, bukan milik pribadi Saudara Salman.
– Penyalahgunaan Status: Saudara Salman selaku Direktur Keuangan yang meminta agar STNK didaftarkan atas nama pribadi justru berpotensi melanggar hukum korporasi, termasuk dugaan penggelapan dalam jabatan dan penyalahgunaan wewenang.
– Subjektivitas Berlebihan: Proses hukum yang terkesan kilat dan mengabaikan dimensi internal perusahaan menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan (conflict of interest) dan prosedur yang tidak objektif.
4. Langkah Hukum Konkret: Perlawanan Tegas Melalui Jalur Formal
Sebagai bentuk perlindungan hukum yang maksimal bagi Qadriah, LBH Lindungi Rakyat Indonesia Pasukan Adat To Manurung memastikan akan segera mengeksekusi langkah-langkah taktis dan strategis berikut:
– Mengajukan Praperadilan: Menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dan upaya paksa di Pengadilan Negeri setempat, mengingat penetapan tersebut cacat hukum karena tidak didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, serta murni merupakan sengketa internal korporasi.
– Permohonan Gelar Perkara Khusus: Bersurat secara resmi kepada Bagwassidik Bareskrim Polri dan Wassidik Polda Sulsel agar perkara dievaluasi secara berjenjang guna menguji objektivitas penyidik Polres Luwu Timur.
– Pelaporan Oknum Penyidik ke Propam: Melaporkan oknum penyidik Polres Luwu Timur ke Divisi Propam Polda Sulsel dan Mabes Polri atas dugaan pelanggaran kode etik profesi, tindakan intimidasi, serta abuse of power yang memaksakan ranah keperdataan ke dalam ranah pidana.
– Akselerasi Laporan Balik di Polda Sulsel: Mengawal ketat laporan yang telah diajukan Qadriah di Ditreskrimum Polda Sulsel terhadap Salman atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP) dan/atau penggelapan (Pasal 372 KUHP) serta pelaporan palsu yang merugikan kedudukan hukum Direktur Utama.
LBH Lindungi Rakyat Indonesia menegaskan akan terus mengawal kasus ini secara profesional demi menegakkan keadilan substantif serta melindungi masyarakat dan pimpinan korporasi dari tindakan kriminalisasi yang mencederai prinsip equality before the law.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak terkait sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
(Pewarta: Ulla’ Taruna)
